Pipnews.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM
diharapkan fokus pada upaya reformasi total koperasi, termasuk memperbaiki
kelembagaan koperasi yang ada. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Asosiasi
Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Senin (14/1).

Menurutnya capaian Kemenkop dan UKM hingga 2018 untuk
melalukan reformasi total perkoperasian perlu lebih fokus untuk perbaiki
kelembagaan koperasi. Sejak pemerintahan Jokowi-JK berjalan 4 tahun lalu, kata
dia, capaian kontribusi koperasi PDB naik cukup signifikan dari 1,7 persen
menjadi 4,48% dari jumlah koperasi sebanyak 152 ribu dan anggota 26 juta sesuai
data BPS, 2018. Demikian jumlah pengusaha juga meningkat hingga 3,39%.

“Pencapaian tersebut perlu diapresiasi dan ini pertanda ada
perbaikan dalam kualitas koperasi. Hanya saja masih sangat disayangkan misi
reformasi total tentu belum seperti yang diharapkan,” katanya.

Dalam pandangan dia, masih ada potensi 80-an ribu koperasi
yang tinggal papan nama dan ini sebaiknya segera saja dibubarkan. Menurutnya hal
ini perlu dilakukan, agar citra koperasi segera dilihat dan masyarakat dapat
mengetahui sebetulnya mana yang disebut sebagai sungguh-sungguh koperasi, atau
hanya rentenir berbaju koperasi dan koperasi abal-abal.

Upaya pembubaran segera ini diperlukan untuk merombak
paradigma masyarakat yang selama ini berpandangan minir terhadap koperasi. Masih
kata Suroto, seharusnya ini jadi fokus utama dari Kemenkop dan UKM yang
dikerjakan dalam jangka waktu yang singkat.

“Namanya saja rehabilitasi, kalau terlalu lama namanya
bukan rehabilitasi lagi. Jadi, nanti kalau sudah tinggal 70-an ribu lagi,
tinggal dipilah mana yang perlu direorientasi dan didorong pengembanganya,”
katanya.

Suroto mengaku salut dengan Kementerian saat ini, sepanjang
sejarah Kemenkop dan UKM ada, belum pernah ada rekognisi berapa persen koperasi
berkontribusi terhadap PDB dan juga melakukan pembubaran Koperasi. “Ini adalah
warisan yang cukup baik untuk diteruskan dengan segala kekuranganya,” ujarnya
lagi.

Namun demikian dia menilai, Kemenkop dan UKM masih banyak
menyisakan pekerjaan rumah pada 2019 ini. Selain pembubaran koperasi yang abal-abal
juga belum selesainya perundang-undangan perkoperasian paska dibatalkan
Mahkamah Konstitusi. Kemudian regulasi-regulasi sektoral yang sebetulnya
menghambat perkembangan koperasi pun banyak sekali, misalnya terkait dengan
perpajakan, regulasi sektoral dan lain-lain.

Misalnya regulasi sektoral yang menghambat perkembangan
koperasi dan membuat koperasi menjadi kerdil dan tidak bisa masuk di lintas
bisnis modern. Yakni, diantaranya lahirnya UU Rumah Sakit, UU Perpajakan, UU
BUMN, UU Perbankkan, UU Penanaman Modal dan bahkan ke tingkat Permen, seperti Permendes
tentang BUMDes yang tidak memberikan opsi bagi badan hukum koperasi.

Upaya untuk pengembangan koperasi juga agak tertinggal,
seharusnya Kemenkop dan UKM itu juga sudah masuk ke sektor-sektor strategis, misalnya
pada layanan publik dan juga pengembangan koperasi basis teknologi informasi.

“Dalam hal pengembangan wirausaha juga perlu dilakukan
perombakan total dalam paradigma, karena saya melihat saat ini pelaku usaha
kita masih didominasi oleh pengusaha mikro dan gurem,” tandas Suroto.

Agar imajinasi ekonomi rakyat itu tidak melulu kecil dan
lemah anjur Suroto, sebaiknya Kemenkop dan UKM 
kedepan didorong saja untuk digabung dengan Kemen-BUMN atau diangkat
naik jadi Kementerian Koordinator Ekonomi Rakyat dengan koordinasikan
sektor-sektor yang ada. “Ini agar sesuai dengan misi kemandirian dan kegotongroyongan,
ekonomi rakyat tidak hanya jadi slogan tapi tindakan nyata,” paparnya lagi.

Tetap Fokus

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM,
Meliadi Sembiring menegaskan, pihaknya pun tetap fokus terhadap upaya reformasi
total koperasi. Selain itu lembaganya telah meluncurkan program reformasi total
koperasi meliputi reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi.

Reorientasi dilakukan dengan mengubah paradigma pengembangan
koperasi dari kuantitas ke kualitas sementara rehabilitasi dilakukan dengan
mendata dan memperbarui data koperasi melalui Online Data System (ODS).

“Semua kebijakan itu telah mendorong naiknya kontribusi
koperasi terhadap PDB dari 3,10 pada 2016 menjadi 4,48 persen pada 2017. Angka
itu naik signifikan dibandingkan pada 2014 sebesar 1,71 persen,” katanya.

Rasio wirausaha di Indonesia pada 2016 juga meningkat
menjadi 3,10 persen perpopulasi penduduk jika dibandingkan tiga tahun
sebelumnya yang hanya 1,65 persen.

Pihaknya juga telah menerapkan sejumlah program untuk
mendorong perkembangan koperasi dan UMKM di antaranya memangkas sukung bunga
pinjaman KUR menjadi 7 persen pertahun selain juga memangkas pajak UMKM dari 1
persen menjadi 0,5 persen. “Kebijakan ini kita harapkan akan mendorong koperasi
dan UMKM agar semakin berkembang usahanya,” ujar Meliadi.

Kementerian Koperasi dan UKM kata Meliadi juga bekerja sama
dengan kementerian dan lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan,
Kementerian Desa dan PDDT, serta Kemenkominfo. Selain itu juga mengembangkan
kemitraan dengan tiga perusahaan e-commerce seperti Go-pay, T-cash dan T-money,
marketplace, dan Bukalapak. Semuanya bekerja sama untuk meluncurkan kredit
Usaha Mikro (UMi). Dengan transformasi digital, bisa dilayani dengan kredit UMI.

Di sisi lain imuh Meliadi, pihaknya juga telah meluncurkan
sistem aplikasi android yang mudah digunakan, yakni Kemenkop Center dengan
tampilan yang menarik sehingga masyarakat bisa mengunduh aplikasi ini untuk
memperoleh informasi terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM termasuk jumlah
koperasi dan program terbaru kementerian.

“Kami juga menyediakan laporan keuangan mikro Lamikro
untuk UKM yang merupakan aplikasi berbasis android dan bisa diunduh secara
gratis dari Google Play,” katanya