Pipnews.co.id, Jakarta
– Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur
tentang pajak e-commerce.
Regulasi yang qakan berlaku efektif berlaku mulai 1 April 2019 ini merupakan
wacana lama, namun justru menuai kontroversi saat resmi diterbitkan.

Menteri Keuangan Sri
Mulyani mengatakan, isu perlakuan perpajakan perdagangan elektronik ini telah
menjadi bahasan internasional. “Yang kami lakukan tidak mengenakan
perpajakan baru, seperti yang mungkin sekarang sedang diributkan. Yang kami
atur itu tatalaksananya,” tegas Sri Mulyani, Senin (14/1/2019).

Kontroversi muncul
lantaran pemerintah mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk memungut,
menyetorkan dan melaporkan transaksi perdagangan para pedagang, sehingga
dinilai merepotkan.

Karena itu, Ketua Umum
Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung meminta pemerintah menunda
pelaksanaan PMK 210/2018 itu.

idEA juga meminta agar
pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif atas keputusan PMK ini.

“Kalau ternyata
studinya menunjukkan bahwa ini tidak menyulitkan industri, bahkan memperbesar
kontribusi ekonomi, pasti kami dukung,” ujarnya.

Pengusaha e-commerce
menuding beleid ini bisa menjadi halangan (entry barrier) bagi pelaku usaha
khususnya pelaku UMKM yang ingin melakukan transaksi atau berdagang lewat
e-commerce. Padahal, platform e-commerce bisa pembuka peluang bagi jutaan
pelaku UMKM untuk mengakses pasar lebih luas.

Untung menyebut saat
ini, banyak pengusaha mikro yang masih level coba-coba, mencoba mempertahankan
usahanya, atau sekedar konsisten dalam berusaha. Dia khawatir, halangan yang
sulit ini akan membuat pelaku UMKM mengurungkan niatnya untuk berusaha.

“Kalau langsung
ditodong Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mereka langsung berpikir ini sulit,
bukannya mereka tidak mau bayar pajak,” tutur Ignatius.

Berdasarkan data studi idEA pada 2017, dari 1.765 pelaku UMKM di 18
kota di Indonesia, sekitar 80% dari UMKM masih masuk kategori mikro, 15%
kategori kecil, dan hanya 5% usaha menenengah.